37
Informasi

Politik Dinasti, Berbahaya atau Membawa Berkah?

Saat kita berhasil menjadi orang sukses, seringkali kita ingin merangkul orang-orang di sekitar agar mereka pun memiliki nasib yang sama.

Misalnya, seorang pedagang sukses mencoba mengajarkan ilmunya kepada sang anak untuk menjadi penerusnya kelak. Seorang musisi mengajarkan ilmunya kepada saudaranya agar bisa menjadi pemusik yang handal.

Lantas, bagaimana jika itu terjadi di dunia politik yang sejatinya berbalut dengan kekuasaan?

Di Indonesia, saling merangkul antara satu penguasa dengan penguasa lainnya sudah kerap terjadi. Namun, berbeda dengan kedua contoh di atas, pengaplikasian pada dunia politik cenderung membuahkan kesan negatif.

Politik Dinasti, begitulah orang menyebutnya. Sekalipun Indonesia menganut sistem demokrasi, akan tetapi ada beberapa kalangan tertentu yang “entah bagaimana ceritanya” mampu membuat orang-orang terdekatnya menjabat sebagai pemimpin di beberapa daerah hingga provinsi.

Layaknya seperti penganut kerajaan di zaman dulu, demokrasi yang seharusnya berasaskan dari rakyat dan untuk rakyat nampak seperti dimanipulasi, sehingga muncullah istilah Politik Dinasti tersebut.

Fenomena ini tentunya nampak seperti pedang bermata dua. Jika misalnya dinasti yang bersangkutan mampu memimpin negara secara adil dan kejujuran, maka dinasti tersebut pun akan memberikan keuntungan kepada masyarakat Indonesia secara luas.

Lantas, bagaimana jika yang bersangkutan adalah pemimpin dzolim? Akankah rakyat mendapatkan haknya secara penuh?

Fakta demi fakta terus-menerus bermunculan yang malah nampak menguntungkan dari sisi penguasa saja.

Hal ini tentunya diperparah dengan budaya yang mengisyarakatkan “selama bos senang, jangkrik terus berdatangan”.

Para pejabat dengan suka rela dimanfaatkan oleh elit politik karena mereka melihat ini sebagai peluang atas kemajuan karir mereka.

Tentunya kedua sisi hubungan antara politisi dan pegawai negeri tersebut akan sangat membahayakan kehidupan berdemokrasi di negara kita.

Alasannya cukup sederhana, yaitu karena keuntungan hanya akan bermuara pada kantong orang-orang yang memiliki posisi lebih tinggi dari masyarakat sipil. Tak jarang jurang antara orang kaya dan orang miskin akan semakin melebar.

Berkaca pada negara Jepang dan Filiipina, politik keluarga ini sudah lama menyebabkan peningkatan kemiskinan selama beberapa puluh tahun terakhir ini.

Jangan salah, sekalipun Jepang termasuk ke dalam negara maju dan nampak hedonis, akan tetapi tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi.